Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat, badan penanggulangan bencana daerah di Indonesia, mendapat kecaman karena kurangnya respons terhadap bencana alam di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Papua Barat telah dilanda serangkaian gempa bumi, banjir, dan tanah longsor yang dahsyat, namun banyak warga dan pejabat yang mengkritik BPBD karena gagal mengoordinasikan upaya bantuan secara efektif dan memberikan bantuan tepat waktu kepada mereka yang terkena dampak.
Salah satu contoh paling mencolok dari kelemahan BPBD adalah responsnya terhadap gempa bumi dan tsunami tahun 2018 di kota Manokwari, yang menyebabkan puluhan orang tewas dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Warga melaporkan bahwa badan tersebut lambat dalam memberikan bantuan darurat, sehingga menyebabkan kekurangan makanan, air, dan pasokan medis. Banyak korban terpaksa berjuang sendiri, bergantung pada bantuan relawan lokal dan organisasi non-pemerintah.
Kritikus juga menuduh BPBD melakukan kesalahan manajemen dan korupsi, dengan adanya laporan bahwa pasokan bantuan ditimbun atau dijual di pasar gelap dan bukannya didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu contohnya adalah pengiriman tenda dan selimut yang ditujukan untuk korban gempa bumi di kota Sorong dilaporkan hilang, sehingga menimbulkan protes dan seruan untuk dilakukannya penyelidikan.
Kurangnya respons terhadap bencana alam telah memicu kemarahan dan frustrasi di kalangan warga Papua Barat, yang merasa diabaikan dan ditinggalkan oleh pemerintah. Banyak pihak yang menyerukan perombakan menyeluruh terhadap BPBD dan penerapan langkah-langkah pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa upaya bantuan dilakukan secara transparan dan efisien.
Menanggapi kritik tersebut, BPBD berjanji untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap bencana, termasuk pelatihan yang lebih baik bagi staf, peningkatan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah lainnya, dan pembentukan sistem peringatan dini untuk mengingatkan warga akan bencana yang akan datang. Namun, banyak yang masih skeptis terhadap kemampuan badan tersebut untuk memenuhi janji-janji tersebut, mengingat rekam jejak kegagalannya di masa lalu.
Ketika Papua Barat terus bergulat dengan ancaman bencana alam, jelas bahwa BPBD harus berbuat lebih banyak untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang seharusnya mereka layani. Hanya dengan mengatasi kekurangan-kekurangannya dan menerapkan reformasi yang berarti, lembaga ini dapat berharap untuk secara efektif memenuhi mandatnya untuk melindungi kehidupan dan penghidupan mereka yang terkena dampak bencana di wilayah tersebut.
